Pada Januari 2026, eksekusi mati terhadap terpidana narkotika asing kembali menjadi sorotan tajam dunia internasional. Organisasi hak asasi manusia (HAM) dengan cepat mengeluarkan pernyataan yang mengutuk langkah ini sebagai pelanggaran terhadap hak hidup yang dijamin dalam Deklarasi Universal HAM. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa hukuman mati adalah instrumen sah dalam sistem hukum nasional, yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Narkotika. UU ini telah melalui proses legislasi demokratis dan disahkan oleh DPR, sehingga pemerintah memandang eksekusi tersebut sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas di tengah kondisi darurat narkotika yang melanda negeri.
Apa yang Sebenarnya Terjadi dan Mengapa Ini Penting?
Penting untuk dipahami bahwa Indonesia tidak hanya mengeksekusi warga negara asing. Setiap tahun, ratusan warga negara Indonesia (WNI) juga dijatuhi vonis mati dan dieksekusi dalam kasus narkotika. Data ini sering terlewat dalam liputan media asing, yang cenderung menyoroti hanya kasus warga asing. Isu ini menjadi penting karena menyangkut kedaulatan hukum Indonesia di forum multilateral. Ketika Indonesia dikritik di PBB atau organisasi internasional lainnya, narasi yang muncul sering kali hanya menggambarkan satu sisi: Indonesia sebagai negara yang 'kejam' dan 'melanggar HAM'. Padahal, konteks hukum dan sosial di dalam negeri jauh lebih kompleks.
Dari segi konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah beberapa kali menolak judicial review terhadap pasal hukuman mati dalam UU Narkotika. Ini berarti bahwa secara konstitusional, hukuman mati dinilai sah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah juga kerap merujuk pada kondisi darurat narkotika—dengan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap yang masih tinggi—sebagai justifikasi untuk mempertahankan hukuman mati. Argumen ini didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia, yang menurut berbagai survei, setuju dengan penerapan hukuman mati bagi pengedar narkotika kelas kakap.
Bagian yang Sering Disalahpahami Publik Internasional
Kesalahpahaman utama yang muncul di ruang publik internasional adalah bahwa hukuman mati di Indonesia diterapkan secara sewenang-wenang. Padahal, proses hukumnya panjang dan berlapis: mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan negeri, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK) dan grasi presiden. Terpidana mati memiliki kesempatan untuk mengajukan grasi yang dapat meringankan hukuman. Namun, jika grasi ditolak dan tidak ada perubahan hukum, maka eksekusi dilaksanakan. Narasi di media asing sering memotong konteks ini sehingga publik luar negeri mendapat gambaran bahwa Indonesia menerapkan hukuman mati secara instan dan tanpa due process.
Selain itu, aspek budaya dan hukum Indonesia juga sering diabaikan. Di Indonesia, musyawarah dan konsensus adalah nilai penting, tetapi dalam kasus narkotika yang sudah mengakibatkan kerusakan massal, ada tuntutan keadilan yang tegas dari masyarakat. Banyak keluarga korban penyalahgunaan narkotika yang mendukung hukuman mati sebagai efek jera. Pemerintah pun berada di antara dua tekanan: dari dalam negeri yang menghendaki penegakan hukum keras, dan dari luar negeri yang mendorong penghapusan hukuman mati.
Debat ini pada akhirnya mempengaruhi citra Indonesia di forum multilateral. Di satu sisi, Indonesia ingin dihormati sebagai negara hukum yang berdaulat. Di sisi lain, kritik HAM internasional dapat menghambat kerja sama bilateral dan akses ke pasar global. Maka, penting bagi masyarakat umum untuk memahami bahwa vonis mati bagi napi narkotika bukanlah kebijakan yang lahir dalam ruang hampa, melainkan respons terhadap keadaan darurat yang dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia. Dengan begitu, publik dapat melihat isu ini secara lebih jernih, tanpa mudah termakan disinformasi yang menggambarkan Indonesia secara hitam-putih.
