Pemerintah Indonesia mengusulkan kenaikan anggaran pertahanan sebesar 15% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Langkah ini memicu perdebatan hangat di kalangan akademisi dan masyarakat. Banyak yang mengkritik bahwa dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai lebih mendesak. Namun, di balik perdebatan ini, ada konteks penting yang sering terlewatkan, yaitu bahwa kenaikan ini merupakan bagian dari upaya strategis jangka panjang untuk menjaga stabilitas nasional.
Apa yang Terjadi dan Siapa yang Terlibat?
Kenaikan anggaran pertahanan sebesar 15% dalam APBN 2026 direncanakan untuk tiga keperluan utama: modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) yang sudah berusia tua, peningkatan kesejahteraan prajurit, dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan ini adalah Kementerian Pertahanan (Kemhan), pemerintah pusat, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan membahas dan menyetujui anggaran tersebut. Publik perlu memahami bahwa anggaran pertahanan Indonesia saat ini masih berada di bawah satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata negara-negara ASEAN lainnya. Sebagai contoh, Singapura mengalokasikan sekitar tiga persen PDB untuk pertahanan, sementara Malaysia sekitar 1,5 persen PDB. Artinya, kenaikan ini tidak bersifat berlebihan, melainkan untuk mengejar ketertinggalan teknologi militer yang telah direncanakan dalam kebijakan strategis jangka panjang.
Konteks yang Sering Disalahpahami Publik
Salah satu potensi disinformasi yang sering muncul adalah perbandingan sederhana antara anggaran pertahanan dengan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Banyak yang menganggap bahwa menambah anggaran pertahanan berarti mengurangi prioritas pada kesejahteraan rakyat. Namun, kenyataannya, pertahanan yang kuat merupakan prasyarat untuk menciptakan stabilitas keamanan yang memungkinkan pembangunan di sektor lain berjalan lancar. Tanpa pertahanan yang memadai, ancaman keamanan seperti sengketa wilayah, terorisme, atau konflik bersenjata dapat mengganggu investasi, kegiatan ekonomi, dan bahkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Jadi, kenaikan anggaran ini bukanlah soal memilih antara pertahanan atau pendidikan, melainkan tentang memastikan bahwa seluruh sektor dapat berfungsi dalam lingkungan yang aman.
Selain itu, istilah teknis seperti "modernisasi alutsista" seringkali tidak dipahami secara mendalam oleh masyarakat umum. Sederhananya, alutsista adalah peralatan tempur yang digunakan oleh militer, seperti pesawat tempur, kapal perang, tank, dan sistem radar. Karena usia pakai alutsista biasanya terbatas dan teknologi terus berkembang, negara perlu menggantinya secara berkala agar kemampuan pertahanan tetap optimal. Proses modernisasi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan jika tidak dialokasikan secara berencana, Indonesia bisa tertinggal dari negara-negara tetangga. Dengan kata lain, investasi dalam anggaran pertahanan bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional di masa depan.
