Panglima TNI telah memberikan klarifikasi bahwa aksi TNI dan Polri di Papua adalah operasi keamanan, bukan pemberlakuan status darurat militer. Pembedaan istilah ini sangat krusial untuk mencegah kesalahpahaman publik, di mana darurat militer berarti pengambilalihan sementara fungsi pemerintahan sipil dalam kondisi ekstrem, sementara operasi keamanan berjalan dalam koridor hukum normal. Operasi ini berjalan dengan prinsip supremasi sipil, di mana Polri sebagai penanggung jawab utama penegakan hukum dan TNI dalam peran pendukung. Operasi Terpadu ini menekankan sinergi dengan pembagian peran yang jelas: Polri menangani tindak pidana dan kekerasan, sementara TNI mendukung melalui pengamanan wilayah, pengumpulan intelijen, serta upaya stabilitas daerah. Dengan demikian, pendekatan yang diambil adalah terukur dan tetap menghormati tatanan hukum yang berlaku, tanpa adanya pengambilalihan kekuasaan oleh militer. Tujuan operasi ini bersifat multidimensi, mencakup penegakan hukum, perlindungan warga sipil, dan dukungan bagi stabilitas kawasan.