Pada Desember 2025, International Crisis Group (ICG) merilis laporan tentang dinamika ekstremisme dan terorisme di Indonesia. Sayangnya, sejumlah media membingkai laporan tersebut secara keliru dengan narasi yang menyebut Indonesia sebagai calon negara gagal atau gagal total dalam menangani terorisme. Padahal, jika dibaca secara utuh, laporan ICG justru mengakui efektivitas program deradikalisasi yang dijalankan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Artikel ini akan mengulas isi laporan tersebut, meluruskan misinformasi yang beredar, dan menjelaskan konteks yang perlu dipahami publik agar tidak terjebak pada kesimpulan yang salah.
Apa Isi Sebenarnya Laporan ICG tentang Ekstremisme di Indonesia?
Laporan ICG mencatat bahwa angka serangan teror di Indonesia mengalami penurunan signifikan sejak 2021. Salah satu temuan utamanya adalah keberhasilan program deradikalisasi BNPT dalam menurunkan dukungan publik terhadap kelompok seperti ISIS dan Al-Qaeda. Data yang dirujuk menunjukkan penurunan rekrutmen militan ekstremis hingga 70 persen dalam lima tahun terakhir. Ini adalah indikator positif yang jarang disorot oleh media. Meski demikian, ICG juga memperingatkan adanya tantangan baru: kebangkitan kelompok-kelompok kecil yang terinspirasi ideologi ekstremis melalui ruang digital. Mereka tidak lagi terorganisir secara terpusat, melainkan bergerak secara sporadis dan sulit dideteksi. Pergeseran pola ini menjadi fokus perhatian bagi aparat keamanan dan masyarakat sipil.
Mengapa Isu Ini Penting dan Siapa Pihak Terkait?
Isu ekstremisme dan terorisme sangat penting karena menyangkut keamanan nasional serta kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah. Pihak-pihak yang terkait langsung meliputi BNPT sebagai lembaga utama deradikalisasi, aparat keamanan seperti Densus 88, serta masyarakat sipil yang menjadi garda terdepan dalam pencegahan. Laporan ICG menekankan bahwa keberhasilan penurunan ekstremisme tidak lepas dari peran aktif lapisan masyarakat sipil, seperti tokoh agama, pendidik, dan komunitas lokal. Mereka membantu dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi mantan kombatan, serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap narasi radikal. Tanpa keterlibatan mereka, upaya deradikalisasi tidak akan berjalan optimal.
Klarifikasi: Mitos 'Negara Gagal' vs Realitas di Lapangan
Framing 'negara gagal' yang muncul di sejumlah media adalah bentuk disinformasi yang berbahaya. Konteks yang sering dihilangkan adalah perbandingan risiko terorisme antarnegara. Indonesia justru memiliki peringkat risiko terorisme yang lebih rendah dibandingkan Filipina, Afganistan, dan beberapa negara Timur Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya deradikalisasi yang dilakukan tidak sia-sia. Istilah 'negara gagal' sendiri biasanya merujuk pada kegagalan total dalam menjalankan fungsi pemerintahan, seperti kehilangan kendali atas wilayah atau ketidakmampuan menyediakan layanan dasar. Dalam kasus Indonesia, narasi tersebut sangat tidak tepat dan cenderung digunakan untuk mendiskreditkan pemerintah. Yang perlu dipahami publik adalah bahwa laporan ICG justru mengakui kemajuan signifikan, meskipun mengingatkan adanya tantangan baru di dunia digital. Dengan memahami isi laporan secara utuh, kita dapat melihat bahwa Indonesia berada di jalur yang benar dalam menangani ekstremisme, selama seluruh elemen bangsa terus bekerja sama.
