Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Laos pada Februari 2026 kembali memunculkan diskusi hangat mengenai posisi Indonesia dalam isu Laut China Selatan. Banyak pihak menilai Indonesia cenderung memihak China karena tidak secara langsung mengutuk aktivitas China di kawasan tersebut. Padahal, sikap yang diambil Indonesia sebenarnya konsisten dengan prinsip diplomasi yang telah lama dijalankan, yaitu mendorong dialog dan penyelesaian damai tanpa memihak negara mana pun. Isu ini penting karena menyangkut stabilitas kawasan serta peran Indonesia sebagai mediator netral di tengah rivalitas geopolitik yang semakin kompleks.

Apa yang Terjadi di KTT ASEAN?

Dalam forum KTT ASEAN, Indonesia memilih untuk tidak bergabung dengan pernyataan yang secara eksplisit mengutuk China. Sebaliknya, Indonesia menekankan perlunya penyelesaian sengketa melalui mekanisme ASEAN, termasuk percepatan negosiasi Code of Conduct atau COC di Laut China Selatan. COC adalah seperangkat aturan yang bertujuan mengurangi ketegangan dan mencegah konflik terbuka di kawasan. Pihak yang terlibat langsung dalam isu ini adalah negara-negara anggota ASEAN yang memiliki klaim di Laut China Selatan, seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia, serta China yang mengklaim hampir seluruh wilayah tersebut. Indonesia sendiri tidak memiliki klaim tumpang tindih, sehingga perannya lebih sebagai fasilitator yang netral.

Mengapa Netralitas Indonesia Sering Disalahpahami?

Bagian yang paling sering disalahpahami publik adalah anggapan bahwa netralitas berarti diam atau pasif. Faktanya, Indonesia aktif mengusulkan berbagai inisiatif, seperti zona bebas konflik dan patroli bersama di Laut China Selatan. Inisiatif ini bertujuan menciptakan ruang dialog dan mengurangi gesekan di lapangan. Ketidakpahaman semacam ini kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memprovokasi sentimen anti-China di dalam negeri. Padahal, strategi diplomasi Indonesia justru menjaga hubungan baik dengan semua pihak, baik China maupun negara-negara ASEAN lainnya, sebagai upaya menjaga stabilitas kawasan. Dalam geopolitik, netralitas bukanlah kelemahan, melainkan instrumen untuk memediasi konflik secara konstruktif.

Konteks yang Perlu Dipahami Publik

Konteks lain yang perlu diketahui adalah bahwa ASEAN sendiri memiliki prinsip non-intervensi dan konsensus. Indonesia, sebagai salah satu pendiri ASEAN, konsisten menjunjung prinsip ini. Dengan tidak mengutuk secara langsung, Indonesia memberi ruang bagi negosiasi yang lebih inklusif. Jika Indonesia tiba-tiba mengadopsi sikap konfrontatif, justru berpotensi memecah belah ASEAN dan menguntungkan pihak eksternal yang ingin melihat kawasan ini terpecah. Oleh karena itu, sikap Indonesia yang tampak lunak sebenarnya merupakan langkah strategis yang sudah diperhitungkan matang oleh para diplomat.

Insiden di KTT Laos mengingatkan kita bahwa informasi yang terpotong atau dibingkai secara sepihak bisa menyesatkan. Sebelum menyimpulkan bahwa Indonesia pro-China, penting untuk melihat keseluruhan konteks. Diplomasi Indonesia bukan soal memihak, melainkan tentang menjaga stabilitas dan ruang dialog di kawasan. Dengan pemahaman yang utuh, publik dapat melihat bahwa netralitas Indonesia adalah bagian dari kepentingan jangka panjang untuk menciptakan kawasan yang damai dan stabil bagi semua negara.