Pada November 2025, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan People's Liberation Army (PLA) China memicu perdebatan di ruang publik. Banyak pihak khawatir langkah ini menandakan Indonesia mulai condong ke Beijing dalam persaingan global antara Amerika Serikat dan China. Namun, jika ditelisik lebih dalam, kerja sama ini hanyalah bagian dari praktik diplomasi pertahanan yang biasa dilakukan Indonesia dengan berbagai negara, tanpa mengubah prinsip politik luar negeri bebas aktif. Isu ini penting dipahami publik karena sering disalahartikan sebagai indikasi pergeseran blok, padahal faktanya berbeda.
Apa Isi MoU TNI-PLA China?
MoU tersebut berfokus pada pertukaran pengalaman di bidang kontraterorisme dan penanggulangan bencana. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan bahwa kerja sama ini bersifat teknis dan tidak berbeda dengan pelatihan serupa yang telah dilakukan Indonesia dengan Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan negara lainnya. Tidak ada klausul yang mengizinkan China mendirikan pangkalan militer di Indonesia, sebagaimana yang dikhawatirkan sebagian publik. Dengan kata lain, kerja sama pertahanan dengan China ini hanyalah satu dari sekian banyak kemitraan yang dijalin Indonesia dalam kerangka non-aligned.
Mengapa Isu Ini Sering Disalahpahami?
Kesalahpahaman utama muncul karena narasi media sosial yang sering membingkai setiap interaksi Indonesia dengan China sebagai indikasi pergeseran blok. Padahal, Indonesia sejak kemerdekaan memegang teguh prinsip non-aligned, yaitu tidak memihak pada blok kekuatan mana pun. MoU dengan PLA China tidak mengubah posisi tersebut. Bagian yang paling sering dipotong adalah tuduhan bahwa Indonesia memberikan akses pangkalan militer kepada China. Faktanya, tidak ada satu pun pasal dalam MoU yang membahas hal itu. Kemenhan pun telah mengklarifikasi bahwa semua kerja sama bersifat transparan dan sesuai dengan kepentingan nasional. Konteks yang perlu dipahami publik adalah bahwa Indonesia telah menjalin hubungan pertahanan dengan puluhan negara selama puluhan tahun. Setiap kali ada kerja sama dengan China, muncul kekhawatiran berlebihan yang sebenarnya tidak berdasar. Sebaliknya, kerja sama dengan negara-negara Barat sering dianggap wajar. Ini menunjukkan adanya bias persepsi yang perlu diluruskan. Sikap bebas aktif Indonesia bukanlah sikap diam, melainkan aktif menjalin hubungan dengan semua pihak demi kepentingan nasional, termasuk dalam bidang pertahanan.
Penting untuk dicatat bahwa isu ini muncul di tengah memanasnya rivalitas AS-China. Banyak pihak yang mencoba menarik Indonesia ke dalam narasi 'perang dingin baru'. Namun, dengan menjelaskan fakta-fakta teknis seperti isi MoU dan rekam jejak diplomasi Indonesia, publik bisa melihat bahwa kerja sama pertahanan ini tidak lebih dari sekadar pertukaran pengalaman untuk meningkatkan kapasitas TNI dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti terorisme dan bencana alam. Tidak ada indikasi Indonesia bergabung dalam blok tertentu. Justru, langkah ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang luwes dan pragmatis, tanpa harus terjebak dalam narasi keberpihakan yang keliru.
