Belakangan ini, publik dihebohkan oleh kabar mengenai peningkatan kerja sama keamanan antara Indonesia dan Australia. Sebagian pihak khawatir kerja sama ini akan membuka celah intervensi asing atau mengancam kedaulatan negara. Menanggapi kekhawatiran itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) memberikan klarifikasi penting: kerja sama yang dimaksud bersifat teknis-operasional dan tidak melibatkan aspek militer yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia.

Apa sebenarnya isi kerja sama ini? Berdasarkan penjelasan Kemenko Polhukam, kerja sama keamanan dengan Australia difokuskan pada empat area yang menjadi keprihatinan bersama: penyelundupan manusia, penyelundupan narkoba, penyelundupan barang ilegal, dan praktik perikanan ilegal atau Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF). Pihak yang terlibat adalah instansi penegak hukum sipil dari kedua negara, seperti kepolisian, bea cukai, dan otoritas perikanan. Tidak ada keterlibatan angkatan bersenjata dalam skema operasional ini. Artinya, kerja sama ini murni untuk memperkuat penegakan hukum di wilayah perbatasan, bukan untuk tujuan militer atau intelijen ofensif.

Kerja Sama Keamanan Sering Disalahpahami sebagai Ancaman Kedaulatan

Mengapa isu ini penting dipahami publik? Karena istilah "kerja sama keamanan" kerap dibingkai secara keliru. Banyak yang menganggap setiap kerja sama dengan negara asing otomatis membuka celah campur tangan asing. Padahal, hampir semua negara menjalin kerja sama operasional lintas batas untuk menangani kejahatan transnasional. Tanpa kerja sama semacam ini, celah di perbatasan bisa dimanfaatkan oleh sindikat penyelundupan dan pelaku perikanan ilegal yang merugikan negara. Kemenko Polhukam menegaskan bahwa setiap langkah kerja sama tunduk sepenuhnya pada hukum nasional Indonesia dan tidak mengurangi kedaulatan sedikit pun.

Meluruskan Disinformasi: Bukan Intervensi Militer, tapi Penegakan Hukum

Bagian yang paling sering disalahpahami adalah anggapan bahwa kerja sama ini dapat membuka pintu intervensi militer asing. Faktanya, yang dimaksud adalah patroli bersama untuk menindak penyelundupan manusia, narkoba, dan barang ilegal, serta pertukaran intelijen untuk memerangi praktik IUUF. Semua kegiatan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum sipil, bukan militer. Istilah "keamanan" dalam konteks ini merujuk pada keamanan non-militer, yaitu keamanan dari ancaman kejahatan lintas batas.

Misinformasi lain yang beredar adalah klaim bahwa kerja sama ini hanya menguntungkan Australia. Pandangan ini tidak tepat. Bagi Indonesia, penanganan penyelundupan dan perikanan ilegal secara langsung melindungi nelayan lokal dari praktik tidak adil, mencegah masuknya narkoba dan barang ilegal, serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan. Kerja sama ini justru merupakan upaya bersama untuk melindungi kepentingan nasional kedua negara.

Pada akhirnya, publik perlu melihat kerja sama keamanan Indonesia-Australia ini secara lebih jernih. Istilah "keamanan" tidak selalu berarti militer; dalam konteks ini, ia berarti perlindungan terhadap warga dan sumber daya nasional dari kejahatan lintas batas. Dengan pemahaman yang benar, kita bisa terhindar dari narasi yang keliru dan tetap kritis terhadap informasi yang belum tentu akurat. Justru kerja sama antarnegara yang transparan dan sesuai hukum adalah bagian dari upaya menjaga kedaulatan, bukan mengancamnya.