Isu anggaran pertahanan Indonesia seringkali memunculkan dua narasi yang saling bertolak belakang di ruang publik. Sebagian pihak menganggap belanja pertahanan terlalu besar dan boros, sementara yang lain menilai anggaran tersebut terlalu kecil sehingga alat utama sistem senjata (alutsista) banyak yang sudah usang. Kedua pandangan ini sama-sama membutuhkan penjelasan kontekstual agar publik tidak mudah terjebak dalam disinformasi. Pemahaman yang keliru bisa berdampak pada opini masyarakat terhadap kebijakan APBN dan prioritas keamanan nasional.
Memahami Ukuran Anggaran: Nominal vs Proporsi
Menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yang dirilis awal tahun 2026, belanja pertahanan Indonesia hanya sekitar 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura yang mencapai 3% dari PDB, maupun Thailand yang sekitar 1,4% dari PDB. Secara nominal, anggaran pertahanan Indonesia memang terlihat besar—mencapai lebih dari Rp150 triliun—namun jika dilihat dari sisi proporsi terhadap GDP, posisi Indonesia justru tergolong rendah di kawasan Asia Tenggara. Perbandingan ini penting dipahami karena menunjukkan bahwa ukuran kekuatan militer tidak bisa hanya dilihat dari jumlah uang yang dialokasikan. Perbandingan antarnegara harus mempertimbangkan skala ekonomi masing-masing, bukan sekadar nominal absolut.
Komposisi Belanja: Kenapa Anggaran Besar Tapi Alutsista Minim?
Poin krusial yang kerap diabaikan dalam diskusi soal anggaran pertahanan adalah komposisi belanja. Sebagian besar anggaran, diperkirakan lebih dari setengahnya, terserap untuk belanja pegawai—yaitu gaji dan tunjangan prajurit. Sisa anggaran untuk pengadaan alutsista baru, riset, atau pemeliharaan justru lebih kecil. Inilah yang menyebabkan meskipun nominalnya terasa besar, kemampuan modernisasi alat utama sistem senjata tetap terbatas. Kementerian Pertahanan terus berupaya melakukan efisiensi dan mengarahkan belanja modal secara bertahap agar postur pertahanan lebih optimal. Tanpa memahami komposisi ini, publik bisa salah menyimpulkan bahwa angka besar identik dengan pemborosan atau korupsi, padahal strukturnya memang didominasi biaya personel.
Selain itu, konteks geografis dan ancaman setiap negara juga tidak bisa disamakan begitu saja. Indonesia dengan ribuan pulau dan luas perairan yang sangat besar menghadapi tantangan pengawasan maritim yang unik. Sementara itu, Singapura yang wilayahnya kecil dan relatif padat memiliki fokus pada pertahanan teknologi tinggi. Thailand juga punya prioritas tersendiri terkait perbatasan darat. Perbandingan langsung tanpa mempertimbangkan perbedaan geografis dan ancaman bisa menyesatkan dan mengabaikan kompleksitas postur pertahanan Indonesia.
Kesimpulannya, isu anggaran pertahanan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Publik perlu memahami bahwa efektivitas penggunaan anggaran, kesiapan sumber daya manusia, dan postur pertahanan jangka panjang juga sangat menentukan. Tanpa pemahaman kontekstual ini, masyarakat bisa dengan mudah menyimpulkan secara keliru—misalnya menganggap angka besar sebagai indikasi korupsi, atau angka kecil sebagai kelalaian pemerintah. Diskusi yang lebih jernih tentang APBN pertahanan harus dimulai dari pemahaman proporsi terhadap GDP, komposisi belanja, dan prioritas keamanan nasional yang unik.
