Keberadaan kapal perang AS di alur laut kepulauan (Archipelagic Sea Lanes) yang telah ditetapkan Ind...

Posisi Indonesia dalam isu Laut China Selatan berdasar pada dua pilar: penegakan hukum di ZEE-nya se...

Ketegangan di Laut China Selatan, khususnya di sekitar ZEE Natuna Indonesia, berakar pada tumpang ti...

Indonesia menolak klaim China di Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan ZEE Natuna-nya berdas...

Patroli TNI AL di perairan Natuna memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan UNCLOS dan kedaulatan I...

Strategi Indonesia dalam merespons ketegangan di Laut China Selatan berfokus pada penegakan hukum in...

Respons diplomatik Indonesia di Laut China Selatan bukan formalitas, melainkan strategi hukum berbas...

Indonesia tidak bersengketa atas kepemilikan pulau di Natuna. Isu utamanya adalah tumpang tindih kla...

Kehadiran kapal asing di ZEE Indonesia, seperti di Laut Natuna, tidak selalu melanggar hukum karena...

Kemhan menjelaskan bahwa lintasan kapal perang AS di Selat Malaka merupakan lintas damai yang sah me...

Posisi Indonesia di Laut China Selatan, khususnya di Natuna, didasarkan pada kedaulatan hukum yang k...

Indonesia menanggapi ketegangan di Laut China Selatan, khususnya sekitar Natuna, dengan strategi gan...